Selamat Datang di Website Resmi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Jl. Sampul No. 138 Medan 20118 - email : dinsos@sumutprov.go.id - Telp. (061) 4519251 - Hari Kerja: Senin – Jumat, Jam Kerja: 07.30 – 16.00 WIB

Kepala Dinas


Berita



ARSIP BERITA

semua download

Download

Link Terkait

Peta Lokasi


Opini Publik

Apakah Dinas Sosial telah cukup memberikan informasi kepada publik?
Sangat Bagus
Kurang
Lumayan

Lihat

Statistik Pengunjung

  Online = 1
  Hari ini = 53
  Total = 30759


Lakip

 

   PERNYATAAN TELAH DIREVIEW

LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2018

 

            Kami telah mereview Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2018, substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja adalah benar dan menjadi tanggungjawab kami.

             Review bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan kinerja ini telah disajikan secara akurat andal dan falid.

            Berdasarkan review kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan invormasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

 

 

 

Medan,        Januari  2019

KEPALA DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA UTARA

 

H. RAJALI, S.SOS, MSP

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19670208 198611 1 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Dengan semakin timbulnya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan untuk bersaing dalam globalisasi tersebut. Dengan kondisi seperti ini, diprediksi bahwa isu-isu permasalahan kesejahteraan sosial akan semakin berkembang karena terjadi benturan-benturan kepentingan diantara aspek-aspek kehidupan manusia. Suatu kenyataan bahwa hasil dari benturan-benturan kepentingan dimaksud pada akhirnya akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial.

Permasalahan politik berujung pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi berujung pada permasalahan sosial, persoalan hukum berujung pada permasalahan sosial, persoalan teknologi berujung dengan permasalahan sosial dan lain-lain. Tetapi tidak pernah terjadi bahwa permasalahan ekonomi berakhir dengan permasalahan politik dan berhenti hanya disitu saja tetapi dipastikan akan berakhir dengan permasalahan sosial.

Secara umum ada beberapa isu strategi terkait dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Pembangungan Kesejahteraan Sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha dan sivil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermakna pelayanan Sosial, penyembuhan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manipestasinya.

Maknanya meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para penyandang masalaha kesejahteraan sosial (PMKS), yakni mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung, seperti orang miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda (difabel), serta kelompok rentan dan marjinal lainnya.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diserahi tanggungjawab untuk melaksanakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, telah membuat perencanaan dan penganggaran sesuai dengan program kegiatan yang telah disusun dalam Renja pada setiap tahun anggaran melalui mekanisme berdasarkan pertauran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk berpedoman kepada Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan amanat peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka rangkaian prgram pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil-hasil ini pelaksanaan program kegiatan, maka menjadi kewajiban SKPD untuk mengadakan evaluasi.

B.     Dasar Hukum

  1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  3. Permendagri No. 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  4. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  5. Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin
  6. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  7. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  8. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK66/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  9. Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS.
  10. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
  11. Pergubsu No. 57 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rahabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial serta tugas pembantuan.
  12. Pergubsu No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

 

C.     Maksud dan Tujuan

  1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur            dalam keseluruhan.
  2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
  3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
  4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
  5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

D.     Profil Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok dan masyarakat yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan sosial serta bencana lainnya, gelandangan pengemis, dimana kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki berbagai keterbatasan sehingga sering kali mereka tertinggal dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan.

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dimaksud adalah melalui sistem panti dan luar panti. Sistem panti memberikan pelayanan kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam suatu lokasi Unit Pelayanan Teknis dan dalam jangka waktu yang relatif lama dan Sistem luar panti memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dilokasi tempat tinggal mereka dan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Di Sumatera Utara terdapat 24 unit panti yang berada pada 17 UPT dengan sasaran garapan sebagai berikut :

 

No

Jenis Panti

Sasaran Garapan

Jumlah

Penghuni

Lokasi

1

Panti Anak

Anak Terlantar

5 unit

377 orang

Kabanjahe, Sidikalang, Siborong-borong, G.Sitoli, P.Sidempuan

2

Panti –Sosial Tempat Penitipan Anak

Anak Balita

1 unit

100 orang

Medan

3

Panti Jompo

Lansia Terlantar

5 unit

289 orang

Binjai, Kisaran, Rantau Prapat, Siborong-borong, P.Siantar

4

Panti Rehabilitasi Disabilitas

Penyandang Disabilitas

5 unit

306 orang

T.Tinggi, P.Siantar, Sei Buluh, Berastagi

5

Panti Sosial Bina Remaja

Remaja Putus Sekolah

1 unit

130 orang

Tj. Morawa

6

Panti Rehabilitasi Tuna Sosial :

√ Wanita Tuna Susila

√ Gelandangan   Pengemis

 

 

 

WTS

 

Gelandangan Pengemis

 

 

1 unit

 

2 unit

 

 

30 orang

 

255 orang

 

 

Berastagi

 

Binjai, Pinangsori

7

Pelayanan Pembinaan Eks Penyakit Kusta

Penyandang Eks Penyakit Kusta

4 unit

804 orang

Belidahan, Lau Simomo, Huta Salem, Sicanang

 

E.      TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

  1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 57 Tahun 2017 bahwa tugas pokok Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rahabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial serta tugas pembantuan.

2. Fungsi

Perumusan kebijakan teknis dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial.

  1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pelayanan dan rahabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial.
  2. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kesejahteraan sosial.
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesejahteraan sosial
  4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial
  5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

 

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

            Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sesuai Perda No. 8 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbag Umum dan Kepegawaian
    2. Subbag Keuangan  
    3. Saubbag Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik 
    4. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
      1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga Dan Komunikasi Adat Terpencil
      2. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat
      3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
      4. Bidang Rehabilitasi Sosial , terdiri dari :
        1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak  dan Lanjut Usia
        2. Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas
        3. Seksi Rehabilitas Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial
        4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
          1. Seksi Perlindugan Sosial Korban Bencana Alam
          2. Seksi Pelayanan Sosial  Korban Bencana Sosial
          3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
          4. Bidang Penaganan Fakir Miskin
            1. Seksi Penaganan Fakir Miskin Perkotaan
            2. Seksi Penaganan Fakir Miskin Perdesaan
            3. Seksi Penaganan Fakir Miskin Pesisir Pulau – Pulau Kecil dan Perbatasan Nagara

 

  1. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pelayanan Sosial Dinas Sosial  Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :
    1. UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidikalang-Kabanjahe
    2. UPT Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Dinas Sosial Berastagi
    3. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Binjai  
    4. UPT Pelayanan Sosial Anak Balita Dinas Sosial Medan
    5. UPT Pelayanan Sosial Gelandang dan Pengemis Dinas Sosial Binjai
    6. UPT Pelayanan Sosial eks Kusta Dinas Sosial Belidahan – Sicanang
    7. UPT Pelayanan Sosial eks Kusta Dinas Sosial Lau Simomo- Huta Salem
    8. UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Dinas Sosial Tanjung Morawa
    9. UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra Dinas Sosial Sei Buluh Serdang Bedagai
    10. UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Dinas Sosial Tebing Tinggi
    11. UPT Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Dinas Sosial P.Siantar
    12. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kisaran-Rantau Prapat
    13. UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siborong-borong
    14. UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidempuan
    15. UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Panyabungan
    16. UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Pinangsori
    17. UPT Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Gunung Sitoli

 

  1. F.      SUMBER DAYAMANUSIA

 

Sumber Daya Manusia yang menjadi penopang tugas, fungsi dan tanggungjawab Dinas Sosial per 31 Desember 2018 sebanyak 454 Orang sebagai berikut :

Jabatan Fungsional :

-     Jabatan Peksos                                     :  29 orang

-     Jabatan Penyuluh                                  :    3  orang

-     Jabatan Arsiparis                                   :    1  orang

-     Jabatan Analisis Kepegawaian                :   - 

-     Jabatan Widyaswara                              :   -

 

Jabatan Struktural :

-      Eselon II                       :    1  orang

-      Eselon III                      :  20 orang

-      Eselon IV                      :  58  orang 

 

                Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan / fungsional / jabatan dan golongan, yaitu :

  1. Menurut skala pendidikan

-      S2                                                             :             20       orang

-      S1                                                             :           149       orang

-      D3/SM                                                       :             80       orang

-      SLTA                                                         :           181       orang

-      SLTP                                                         :             14       orang

-      D1                                                             :               -       orang   

-      SD                                                                        :             10       orang   

JUMLAH                       :           454      orang

 

  1. Menurut fungsi / jabatan ( struktural )

-      Kepala Dinas                                             :             1        orang

-      Sekretaris                                                  :             1        orang

-      Kepala Bidang                                            :             4        orang

-      Kepala UPTD                                             :           17         orang

-      Kepala Seksi                                              :           44         orang

-      Kepala Sub Bagian                                     :           19         orang

JUMLAH                       :           86         orang

 

  1. Berdasarakan golongan

-      Golongan I                                                 :                8     orang

-      Golongan II                                                :            123      orang

-      Golongan III                                               :            288      orang

-      Golongan IV                                               :              35      orang

                             JUMLAH                       :            454      orang   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PERENCANAAN  KINERJA

 

  1. A.     PERENCANAAN KINERJA

 

 

A.1  VISI DAN MISI

 

1.  VISI

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Utara yang Adil, Merata dan Berkualitas

 

  1. MISI

Dalam merealisasikan visi diatas agar dapat memberikan arah dan tujuan program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara menyusun misi sebagai berikut :

  1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
  2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sosial .
  3. Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri.
  4. Peningkatan upaya pencegahan pengendalian dan penanganan masalah sosial sebagai dampak industrialisasi, krisis multi dimensi, bencana serta dampak globalisasi.
  5. Meningkatkan kualitas lembaga sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial terhadap PMKS.
  6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS.
  7. Mengembangkan rasa kesetiakawanan sosial dalam masyarakat.
  8. Meningkatkan dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan.

                  

A.2   SASARAN DAN TUJUAN

  1. Tujuan

Dengan mengacu Visi dan Misi Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara, maka tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Sumatera Utara antara lain :

a. Meningkatnya kualitas hidup dan Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Sosial  (PMKS) sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

  b.  Menurunya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

c.  Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan

     sosial.

d.  Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial

e. Agar para pemimpin SKPD dapat  menunjukkan target kinerja pada Tahun 2018 ini sebagaimana yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja yang ditandatangani berdasarkan dokumen perjanjian kinerja SKPD Tahun 2018 dengan melaksanakan program/kegiatan secara terjadwal dan berkelanjutan  

 

 

  1. Sasaran

a.   Meningkatkan kualitas hidup penyandang maslah kesejahteraan sosial sehingga

                   dapat hidup secara wajar

b.   Meningkatkan kesadaran kemauan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat

      untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

 Indikator :

  1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, terbangunnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin, berkembangya geografi informasi sistem (GIS) bagi petugas pendamping pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang kesejahteraan sosial lainnya.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

-  Peningkatan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin melalui bimbingan motivasi, pelatihan keterampilan usaha dan pemberian modal usaha

-   Membangun kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok fakir miskin

-   Peningkatan pemberdayaan komunitas adat terpencil secara bertahap mengembangkan geografi informasi sistem (GIS) bagi pemetaan

-   Peningkatan kemampuan (Capacity Building) bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

-   Peningkatan kemampuan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.

-   Peningkatan dukungan administrasi dan operasional program

 

2.  Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

     Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terlaksananya pemulangan bagi pengungsi yang dapat dikembalikan kedaerah asal, bantuan terminasi, terlaksananya bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah dan terlaksananya sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh dan PMKS lainnya, program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

-     Menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya

-     Menyediakan bantuan pemulangan/terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan orang terlantar

-     Menyediakan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam dan bencana sosial

-     Memberikan bantuan bagi daerah penerima pengungsi dan pekerja migran bermasalah

-     Memberikan bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui usaha ekonomi produktif

-     Menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh dan PMKS lainnya

-     Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap pemberi bantuan korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya

-     Meningkatkan dukungan administrasi dan opersional program

 

  1. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan memnerikan bantuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS untuk melangsungkan hidup dan pengembangannya.

Program ini juga bertujuan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejhteraan sosial, terlaksananya pembinaan, pelayan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan, terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas dan anak nakal dan lanjut usia, terlaksananya pelayan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk korban bencana, terbentuknya pusat informasi penyandang disabilitas dan trauma center dan terlaksananya kampanye, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta konseling mengenai anti eksploitasi perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan lainnya.

Program ini memuat kegiatan pokok sebagai berikut :

-     Mengembangkan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas lansia

-     Melakukan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas, anak nakal dalam dan luar panti

-     Melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi eks penderita kusta, eks napi dan masyarakat

-     Melakukan kampanye sosial pencegahan penyalahgunaan napza

 

  1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan, keperdulian, kelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejhteraan sosial dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya organisasi sosial (Orsos), tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), relawan sosial, organisasi sosial masyarakat lainya, meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan termasuk pendayagunaan sumber dana sosial, dan berkembangnya jejaringan kerja pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat yang ditandai dengan jumlah PMKS yang dilayani.

 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

-     Peningkatan sosial kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM),  relawan sosial, karang taruna, orsos termasuk kelembagaan sosial

-     Meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan

-     Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS

 

  1. Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas managemen dan profesionalisme pelayan kesejahterraan sosial melalui penelitian masalah sosial, penataan sistem dan pengembangan alternatif intervensi pelayan sosial, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, penetapan standarisasi dan akreditasi, pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan sistem informasi, penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

-     Melakukan pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan managemen pelayanan sosial.

-     Menyusun dan menetapkan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial

-     Mengembangkan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS

 

  1. Program peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

-     Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya didaerah kumuh, perbatasan, terpencil, rawan konflik, rawan bencana dan gugus pulau

-     Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh sosial melalui media massa cetak dan elektronik

 

 

 

  1. B.       PERJANJIAN KINERJA

 

                 Bahwa pada Tahun 2018 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan pernyataan Perjanjian Kinerja kepada Gubernur Sumatera Utara dalam rangka pencapaian target  kinerja SKPD.

                 Dalam rangka pencapaian target kinerja tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara melaksanakan program/kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai Pergub No. 48 Tahun 2011 tentang indikator kinerja utama dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

 

 

Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 terdiri dari :

  1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial
  2. Meningkatnya daya saing Provinsi Sumatera Utara baik dibidang ekonomi maupun sosial budaya
  3. Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat di dalam pembangunan kesejahteraan sosial
  4. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan
  5. Meningkatnya sarana dan prasarana penanganan masalah sosial

 

Penanganan PMKS yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara melalui program kegiatan Tahun 2018 yang terdiri dari :

  1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan lainnya.

Kegiatannya:

  1. Pemberdayaan sosial keluarga miskin di daerah Pesisir/Nelayan
  2. Pemberdayaan sosial keluarga miskin dipedesaan
  3. Pemberdayaan sosial keluarga misikin didaerah perkotaan
  4. Peningkatan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)
  5. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
    1. Pembinaan dan pemberian bantuan bagi keluarga rentan

 

  1. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan dan Sosial

Kegiatannya:

  1.  Pemantapan petugas penanggulangan bencana.
  2.  Distribusi permakanan (lauk pauk, evakuasi korban bencana)
  3.  Penyediaan peralatan penanggulangan bencana
  4.  Pembinaan Pelaksana Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)
  5.  Bimbingan Pemantapan dan Bantuan bagi Pendamping dan Operator PKH
  6.  Sosialisasi program korban tindak kekerasan dan pekerja migran (KTK-PM)

 

  1. ProgramPelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

 Kegiatannya:

  1. Pelaksanaan razia tuna sosial, anjal dan disabilitas
  2. Pembinaan UEP Anak Jalanan
  3. Bantuan modal usaha dan penyelenggaraan HIPENCA
  4. Pembinaan dan penanganan panti asuhan jompo

 

  1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Kegiatannya:

  1. Pembinaan dan penumbuhan pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
  2. Pembinaan dan penumbuhan karang taruna
  3. Penerbitan majalah getar
  4. Pengembangan karang taruna
  5.   Penyelenggaraan HKSN
  6.   Bulan bakti karang taruna  
    1.    Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahtraan Sosial

   Kegiatannya:

  1. Rapat koordinasi daerah pembangunan bidang kesejahteraan sosial
  2. Sosialisasi Pengumpulan dan Pengelolaan Data PMKS ke Kab/Kota
  3. Pertemuan penyusunan RKA-DPA
  4. Penyusunan dan pembuatan LAKIP, Laporan Tahunan dan LKPJ
  5. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial
  6. Penyusunan dan Sosialisasi SPM, NSPK, SOP dan Juknis Pembangunan Bidang Kesejahteraan sosial
  7. Analisis Anggaran Resfonsif Gender
  8. Penyusunan Program dan RENJA Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi      Sumatera Utara
  9. Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

 

            Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Pemerintah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara priodik.

            Oleh sebab itu akuntabilitas kinerja pada bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tujuan dan sasaran yaitu dalam RENSTRA Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018.

 

  1. A.       CAPAIAN  KINERJA ORGANISASI

 

  1. Pengukuran Kinerja

       Salah satu pondasi utama dalam menerapkan managemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka adanya peningkatan dalam pelayanan publik pengukuran kinerja dilakukan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuruan dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus dapat menggambarkan posisi kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

 

  1. Cara pengukuran kinerja

       Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2018, hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Sasaran strategis yang telah dirumuskan pada dokumen perencanaan (RENSTRA) atau pada SK penetapan indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolok ukur dalam pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018.

 

       Selanjutnya pengukuran kinerja atas target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen penetapan kinerja yang disusun diawal Tahun 2018 akan menghasilkan realisasi kinerja sampai kepada capaian kinerja, atau dengan rumus seperti dibawah ini :

 

                                    CK       =  RK  x 100 %

                                                                TK

                                                Ket       :   CK   = Capaian Kinerja

                                                                RK   = Realisasi Kinerja

                                                                TK   = Target Kinerja

  1. Hasil Pengukuran Kinerja

       Hasil pengukuran kinerja yaitu hasil perbandingan antara capaian terget kinerja dengan realisasi kinerja ini akan menghasilkan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama dan sasaran strategis. Selanjutnya hasil pengukuran kinerja ini akan menjadi gambaran atas capaian kinerja organisasi yaitu capaian kinerja Tahun 2018. Hasil pengukuran kinerja tersebut, seyogianya juga dikaitkan dengan serapan anggaran atau realisasi anggaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

 

●  Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya (PMKS).

Program ini mempunyai kegiatan sebagai berikut :

  1. Pemberdayaan sosial keluarga miskin di daerah Pesisir/Nelayan
  2. Pemberdayaan sosial keluarga miskin dipedesaan
  3. Pemberdayaan sosial keluarga misikin didaerah perkotaan
  4. Peningkatan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)
  5. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
  6. Pembinaan dan pemberian bantuan bagi keluarga rentan

Sasaran strategisnya “ Meningkatnya kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.”

Indikatornya “Jumlah keluarga miskin yang memperoleh keterampilan dan usaha dalam mencapai keluarga sejahtera.”

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan terbangunnya kerjasama, kemitraan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pada indikator ini, capaian kinerjanya 100% realisasi anggarannya 79,16%

 

     ●  Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

          Program ini mencakup kegiatan :

  1.  Pemantapan petugas penanggulangan bencana.
  2.  Distribusi permakanan (lauk pauk, evakuasi korban bencana)
  3.  Penyediaan peralatan penanggulangan bencana
  4.  Pembinaan Pelaksana Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)
  5.  Bimbingan Pemantapan dan Bantuan bagi Pendamping dan Operator PKH
  6. Sosialisasi program korban tindak kekerasan dan pekerja migran (KTK-PM)

Sasaran Strategisnya “ Meningkatnya kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pemabngunan kesejahteraan sosial.”

Indikatornya “ Jumlah korban bencana, korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial dalam meningkatkan taraf hidupnya.”

Program dan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial. Dalam rangka pencapaian target kinerja pada indikator ini, capaian kinerjanya 100% realisasi anggarannya 68,87%.

 

     ●  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

          Program ini mempunyai kegiatan sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan razia tuna sosial, anjal dan disabilitas
  2. Pembinaan UEP Anak Jalanan
  3. Bantuan modal usaha dan penyelenggaraan HIPENCA
  4. Pembinaan dan penanganan panti asuhan jompo

 

Sasaran Strategisnya “ Meningkatnya daya saing Provinsi Sumatera Utara baik dibidang ekonomi maupun sosial budaya.”

Indikatornya “ Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat melangsungkan dan mengembangkan hidupnya sesuai dengan fungsi sosialnya.

Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, terlaksananya pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan.

          Dalam rangka pencapaian target kinerja pada indikator ini, capaian kinerjanya 95,58% realisasi anggaranya 92,55%.

 

     ●  Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

          Kegiatannya :

  1. a.    Pembinaan dan penumbuhan pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
    1. Pembinaan dan penumbuhan karang taruna
    2. Penerbitan majalah getar
    3. Pengembangan karang taruna
    4. Penyelenggaraan HKSN
    5. Bulan bakti karang tarunag.  

 

Sasaran Strategisnya “ Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat didalam pembangunan kesejahteraan sosial

Indikatornya “ Jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang didayagunakan sesuai dengan kualitas managemen sumber kesejahteraan sosial.”

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan kepedulian, pelestarian, dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya organisasi sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, relawan sosial dan berkembangya jejaringan kerja pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat yang ditandai dengan jumlah PMKS yang dilayani.

          Dalam rangka pencapaian target kinerja pada indikator ini, capaian kinerjanya 100% dan realisasi anggarannya 97,39%

 

     ●  Program Penelit